PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia, menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, seperti kerajaan kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke indonesia untuk menjajah dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya.
Kerajaan kutai memberikan andil terhadap nilai-nilai pancsila seperti nilai-nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah kepada Brahmana. Kerajaan sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan terbukti sriwijaya memiliki semacam Universitas agama Budha yang sangat terkenal di asia. Masa kejayaan kerajaan Majapahit pada waktu rajanya Hayam wuruk dan patihnya Gajah Mada, hidup berkambang dua agama yaitu Budha dan Hindu. Majapahit melahirkan veverapa empu seperti empu prapanca yang menulis buku Negara Kertagam (1365) yang di dalamnya terdapat istilah “PANCASILA”, sedangkan empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang di dalamnya tercantum seloka persatuan nasional “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua. Pada tahun 1331 Mahapatih Gajah Mada menucapkan Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukanseluruj nusantara raya. Dengan berjalannya waktu, Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI dengan masuk dan berkembangnyaagama islam. Setelah itu mulai berdatangan bangsa eropa seperti portugis, spanyol untuk mencari rempah-rempah. Pada akhir abad XVI Belanda datang ke Indonesia dengan membawa bendera VOC (Verenigde Oast Indische Compagnie) atau perkumpulan dagang.
1. Kebangkitan Nasional
Dengan kebangkitan dunia timur pada abad XX di panggung politik internasional tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri, seperti Philipina (1839) yang dipelopori Joze Rizal, kemenangan jepang atas rusia di Tsunia (1905), adapaun indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Kemudian berdiri Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1909, Partai Nasioanal Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Sukarno, Cipto Mangunkusumo, Surtono dan tokoh-tokoh lainnya. Sejak itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 oktober 1928 yang menyatakan saatu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air indonesia.
2. Penajahan jepang
Janji penjajah belanda tentang indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka, sehingga tidak pernah menjadi kenyataan sampai pada akhir penjajahan belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian penjajah jepang masuk ke Indonesia dengan propoganda, “jepang pemimpin asia, jepang saudara tua bangsa indonesia”. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar jepang, penjajah jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa indonesia, janji ini diberikan karena jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa indonesia, maka jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesai yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dekoritsu Zyumbi Tioosakai. Pada hari itu juga diumumkan sebagai ketua (kaicoo) Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, yang kemudian mengusulakan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membehas tentang dasar negara indonesia.
3. Kronologi perumusan pancasila, Naskah Proklamasi dan Pembacaan Teks Proklamasi
• 29 Mei 1945 (sidang I BPUPKI) perumusan materi Pancasila oleh Mr.M. Yamin.
• 31 Mei 1945 (sidang I BPUPKI) perumusan materi Pancasila Oleh Mr. Supomo
• 1 Juni 1945 (sidang I BPUPKI) Ir. Soekarno pertama kali mengusulkan nama/istilah pancasila sebagai dasar negara indonesia. Nama pancasila berasal dari tmn soekarno seorang ahli bahasa.
• 22 Juni 1945
o piagam jakarta disusun oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yaitu: M. Hatta, A. Soebardjo, A.A. Maramis, Soekarno, Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasjim, Abikusno Tjokrosujoso, A. Salim, M. Yamin.
o Hasil piagam jakrta yaitu :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap.
3.persatuan indonesia
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.
5. keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
• 10 - 16 Juni 1945 (sidang II BPUPKI)
o di bentuknya panitia untuk merancang UUD yang diketuai oleh Soekarno dan b’anggotakan 19 orang yaitu : Soekarno, A.A. Maramis, Otto Iskandardinata, Purbojo, A. Salim, A. Soebardjo, Soepomo, Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasyim, Parada Harahap, J. Latuharary, Susanto Tirtoprodjo, Sartono, Wongsonegoro, Wuryaningrat, RP. Singgih, Tan Eng Hoat, Hoesein Djajadiningrat, Sukiman.
o Panitia perancang UUD kemudian membentuk panitia Kecil perancang UUD yang beranggotakan 7 orang yaitu :Soepomo, Wongsonegoro, Soebardjo, A.A. Maramis, RP. Singgih, A. Salim, Sukiman.
• 16 Agustus 1945
o jam 04:30 WIB perumusan terakhir Pancasila disahkan olahPPKI sebagggai bagian dari pembukaan UUD 1945.
o Jam 23:30 WIB rombongan Mr. A. Soebardjo, Sudiro, dan Yusf Kunto tiba di Rengasdengklok untuk menjemput Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta kemabli ke jakarta, kemudian samapai jakrta lalu di bawa menuju rumah Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol no.1, kemudian disitulah tempat perumusan teks Proklamasi, teks versi akhir yang telah diketik oleh Sayuti Melik dan di tandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta.
• 17 Agustus 1945 Pembacaan Teks Proklamaasi di Jl. Pegangsaan Timur no. 56 (sekarang gedung pola).

B. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Pembentukan pemerintahan Indonesia:
a. Sidang PPKI I (18 Agustus 1945)
 Mengesahkan UUD 1945
 Memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil
 Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden dan wakil sebelum terbentuknya MPR dan DPR.
b. Sidang PPKI II (19 Agustus 1945)
 Memebentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
 Merancang pembentukan 12 Departemen dan menunjuk para mentrinya
 Menetapkan pembagian wilayah RI atas 8 provinsi yaitu : sumatra, jawa barat, jawa tengah, jawa timur, kalimantan, sulawesi, maluku, sera sunda kecil dan sekaligus menunjuk para gubernur-gubernurnya.
c. Sidang PPKI III (23 Agustus 1945), dibentuknya 3 badan baru yaitu;
 Komite Nasional Indonesia (KNI)
 Partai Nasional Indonesia (PNI)
 Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat untuk melawan propoganda dari Belanda diantaranya yaitu;
1. Maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan sebelum MPR dan DPR terbentuk KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Serta pekerjaan KNIP di jalankan oleh badan pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.
2. Maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945 yang berisikan tentang pembentukan partai-partai politik atau sistem demokrasi multi partai.
3. Maklumat pemerintah tanggal 14 oktober 1945 yaitu merubah bentuk kabinet presidentil menjadi kabinet parlementer.
Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
Konfrensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 27 Desember 1949 suatu persetujuan yang ditandatangani antara Ratu Belanda Yuliana dan pemerintah Indonesia yang menghasilkan keputusan :
1. RIS dibagi menjadi 16 negara bagian
2. Konstitusi RIS berasaskan demokrasi Liberal dan para mentri bertanggung jawab kepada parlemen.
3. RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan UUD 1945
Persetujuan KMB bukan penyerahan kedaulatan melainkan “pemulihan kedaulatan”.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Hasil pemilu 1955 tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada berbagai bidang, maka dari itu presiden mengeluarkan dekrit yaitu;
1. Membubarkan konstituante
2. Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak memberlakukannnya UUDS 1950
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya
Pengertian Dekrit
Dekrit adalah suatu putusan dari organ tertinggi (kepala negara atau organ lain) merupakan kehendak yang sifatnya sepihak. Landasan hukum dekrit adalah “hukum darurat” yang dibedakan atas dua macam yaitu:
a) Hukum tatanegara darurat subjektif
Suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, melanggar undang-undang hak asasi rakyat, bahkan kalau perlu UUD.
b) Hukum tatanegara darurat objektif
Suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, namun tetap berlandaskan konstitusi yang berklaku.

Masa orde baru
Pada masa ini banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat indonesia dan rakyat tersebut mengeluarkan suatu tuntunan yang terkenal yaitu “Tritura” atau (Tiga Tuntunan Hati Nurani Rakyat) isinya sebagai berikut:
1) Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
2) Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G 30S PKI
3) Penurunan harga

Categories: KEWARGANEGARAAN